Land Reform Development Challenges of 1963-2003 Continue into

“Land Reform Development Challenges of 1963-2003 Continue into
the Twenty-First Century”
Penulis: M. Riadh El-Ghonemy (2003)

Fokus
 Isu-isu pembangunan pedesaaan dengan penekanan pada peran negara dan pasar dalam mengurangi ketimpangan distribusi tanah dan kemiskinan di pedesaan dengan tetap terkombinasi dengan mempertahankan pertumbuhan pertanian
 Berbagai dilema dan pilihan sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan dalam pembangunan pedesaan dewasa ini

Argumen Pokok
 Rendahnya produktivitas dan gizi angkatan kerja pertanian yang tidak bertanah atau nyaris tidak bertanah bukanlah berakar pada kelangkaan tanah pertanian dan kredit, melainkan pada bagaimana keduanya ini dimiliki dan dipergunakan di bawah susunan kelembagaan yang ada.
 Mengajukan pendekatan land reform yang menekankan komplementaritas antara intervensi negara dan mekanisme pasar tanah yang memungkinkan negara-negara berkembang menjawab tantangan untuk meningkatkan akses pada tanah dan mengurangi kemiskikan dalam rangka menghindarkan risiko keresahan sosial dan kegoncangan politik.

Tujuan Tulisan
 Tujuan tulisan ini adalah menelaah isu-isu pembangunan pedesaan untuk memungkinkan negara-negara berkembang mengadopsi kebijakan-kebijakan yang fleksibel, yang menggabungkan antara intervensi negara dengan intervensi pasar untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan pedesaan

Issue Analitis
 Perluasan pengertian land reform
 Pentingnya pembedaan antara sarana (means) dan tujuan (ends)
 Perluasan infrastruktur irigasi, jalan, sekolah, pemberian hak atas tanah, jaminan akses tanah dll à means
 Peningkatan kapabilitas manusia dari segi melek huruf, nutrisi, angka harapan hidup, dan penghargaan diri à end
 Pentingnya pembedaan antara tanah sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan tanah sebagai institusi sosial
 Dua akar paradigmatik mengenai institusi kepemilikan tanah: tradisi Adam Smith dan tradisi Karl Marx

Evolusi Pembangunan Pedesaan
 Pasca kolonial kedua tradisi di atas tidak memadai untuk memahami problem-problem keterbelakangan di pedesaan maupun untuk menentukan keputusan-keputusan publik dan pilihan kebijakan pada negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II
 Dari situ pada dekade 1950 dan 1960an lahir prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang meletakkan peranan aktif pada negara untuk menjalankan pembaruan kelembagaan pro-poor yang meletakkan redistribusi aset (tanah dan pendidikan) beserta pertumbuhan ekonomi di bawah sebuah mekanisme perencanaan
 Namun dominasi paradigma pembangunan ekonomi ini hanya berumur pendek. Pada dekade 1980-1990an prinsip-prinsip neoliberal berjaya dalam konteks penyesuaian struktural dan persyaratan pemulihan hutang luar negeri

Pengalaman Berbagai Negara
1. Adanya perbedaan program-program reforma agraria di berbagai negara yang berakar dari gagasan dan paradigma yang diringkaskan di atas, sebagaimana tercermin dalam filsafat sosial operasional di masing-masing negara.
2. El-Ghonemy menunjukkan bagaimana kondisi-kondisi pra reforma agraria menjelaskan pilihan kebijakan, dan bagaimana institusi hak milik atas tanah dan kekuasaan otoritas merupakan inti dari berbagai organisasi produksi pertanian dan pembangunan pedesaan. Kesemuanya ini harus dipahami dalam konteks problem penguasan tanah, sejarah dan preferensi ideologis masing-masing negara
3. Intensitas program-program land reform secara historis mencapai puncaknya pada periode singkat tiga dekade 1950, 1960 dan 1970an yang merupakan zaman keemasan untuk emansipasi petani miskin
4. Adanya kekhususan sistem penguasaan tanah di berbagai negara ini menuntut tipe reforma yang relevan untuk masing-masing sistem penguasaan tanah tersebut
5. Mulai dekade 1990an para penganjur pendekatan pasar pada pembangunan pedesaan mengajukan kebijakan land reform yang standar untuk pembelian/penjualan tanah secara sukarela menurut harga pasar, yang difasilitasi oleh penyediaan kredit yang murah hati dan persyaratan longgar dan semua itu diterapkan secara seragam
6. Kebanyakan program land reform menganut ekonomi pasar kepemilikan pribadi yang menetapkan batas atas untuk kepemilikan pribadi, meredistribusi sisa tanahnya (kelebihan batasnya) kepada para petani yang kebanyakan menggarap tanah itu sebagai penyewa atau penyakap

Kritik Terhadap Pendekatan Pasar
 Pendekatan ini menimbulkan ambiguitas berkaitan dengan asumsi pasar tanah yang netral dan bebas politik maupun batas-batas antara pasar dan peran negara
 El-Ghonemy menunjukkan kepalsuan dari asumsi netralitas semacam ini, sekaligus menyarankan perlunya komplementaritas antara pasar dan negara di mana yang terakhir ini harus berperan untuk: (i) menyingkirkan hambatan kelembagaan dalam sistem perbankan, khususnya penawaran kredit dan rintangan-rintangan hipotek, (ii) mengurangi biaya transaksi dalam menyewakan dan mendaftarkan tanah, (iii) menyediakan informasi mengenai kualitas dan nilai sewa tanah serta ketersediaan tanah untuk dijual, dan (iv) menyediakan bantuan teknis untuk pemilik tanah baru

Tangangan Kedepan
 Bagaimana mempertemukan antara tantangan pembangunan pedesaan dalam konteks perubahan pilihan kebijakan (yang makin neoliberal) dengan redefinisi peran negara?
 Magnitude of the challenge ahead:
 meningkatnya jumlah pemilik lahan sempit, sementara share akses mereka tidak meningkat sehingga fragmentasi unit-unit kecil itu terus menajam
 kebanyakan bahan pangan dihasilkan oleh perempuan yang merupakan pihak paling dirugikan dalam sistem produksi dominan saat ini
 dialihkannya tanah pertanian pangan menjadi tanaman komersial yang berskala modal besar yang mengubah petani menjadi buruh dan mengancam ketahanan pangan lokal
 meningkatnya tuntutan atas akses terhadap tanah yang tercermin dari meningkatnya jumlah buruh tak bertanah yang bergantung pada upah khususnya, dan jumlah angkatan kerja pertanian pada umumnya
 ini diiringi dengan kecenderungan meningkatnya konsentrasi penguasaan tanah dewasa ini à dilihat dari rasio area pertanian dengan pekerja pertanian sebagai proxy untuk melihat supply dan demand untuk tanah yang bisa ditanami
 sebagai bagian dari ketentuan structural adjustment, budget pemerintah untuk pembangunan pedesaan dan infrastruktur pertanian saat ini dikurangi secara drastis

Redefinisi Peran Negara
 Bagaimana pemerintah di negara-negara berkembang dapat menjawab tantangan-tantangan di atas, mengingat kemampuan mereka telah dibatasi dan perannya dalam pembangunan telah diredifinisi oleh prinsip-prinsip neo-liberalism
 Respon mereka lebih sulit lagi oleh ketakutan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar dunia